LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2	    TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  2  TAHUN 2012
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTB BERSAING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang	: 	a.  	bahwa peningkatan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Daerah;
b.	bahwa peningkatan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada sumber pembiayaan diperlukan peranan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing;
Mengingat  :    1. 	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.	Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
8.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4866);
13.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
21.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007  Nomor 1);
22.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 	PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTB BERSAING.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2.	Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Bersaing disingkat PT. JAMKRIDA NTB BERSAING yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan oleh Pemerintah Daerah yang kegiatan usaha pokoknya adalah melakukan Penjaminan Kredit Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6.	Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pertanggungjawaban pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kwajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
7.	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prisip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8.	Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9.	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10.	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
11.	Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang menyalurkan dana masyarakat di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
12.	Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan adalah penerima jaminan yang menyalurkan kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola Penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Daerah.
13.	Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan beban bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
14.	Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
15.	Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
16.	Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden.
17.	Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan.
18.	Pemegang Saham adalah pemilik modal dalam suatu perseroan.
19.	Akuntan Publik terdaftar adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
20.	Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
21.	Rapat Umum Pemegang Saham / Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang selanjutnya disingkat RUPS/RUPS-Lainnya adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
22.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23.	Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1)	PT. JAMKRIDA NTB BERSAING adalah Badan Usaha Millik Daerah.
(2)	Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
NAMA PERSEROAN DAN LOGO
Pasal 3
(1)	Nama Perseroan adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing selanjutnya disingkat PT. JAMKRIDA NTB BERSAING.
(2)	Logo Perseroan harus mengandung ciri-ciri khas Daerah Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4
Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Provinsi dan dapat membuka kantor cabang/perwakilan dan unit-unit usaha lainya di Kabupaten/Kota di Daerah Nusa Tenggara Barat.
BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
(1)	Perseroan dibentuk dengan maksud :
a.	untuk melakukan penjaminan kredit bagi KUMKM; dan
b.	untuk pedoman para pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama Perseroan.
(2)	Perseroan dibentuk dengan tujuan untuk :
a.	menciptakan kesempatan pada usaha mikro dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perkebunan, untuk dapat mengakses permodalan pada perbankkan melalui lembaga penjaminan;
b.	menciptakan kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggali potensi KUKM;
c.	memperluas kesempatan kerja di Daerah;
d.	meningkatkan peran KUKM dalam menggali Pendapatan Asli Daerah; dan
e.	meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Pasal 6
(1)	Jumlah Modal Dasar Perseroan paling sedikit sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)	Jumlah Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
(3)	Modal Perseroan terdiri atas saham-saham.
(4)	Pemegang saham perseroan terdiri dari, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(5)	Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 7
(1)	Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012.
(2)	Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
(3)	Perubahan modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)	Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan modal Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(6)	Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.
Pasal 8
(1)	Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)	Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 9
RUPS/RUPS-Lainnya memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
Pasal 10
(1)	Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang Saham Perseroan.
(2)	Kepala Daerah selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah dengan hak subtitusi untuk mewakilinya dalam RUPS/RUPS-Lainnya.
(3)	Pejabat yang menerima kuasa dengan hak subtitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai:
a.	perubahan Anggaran Dasar;
b.	perubahan jumlah Modal;
c.	pengalihan asset tetap;
d.	pengunaan laba;
e.	investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f.	kerjasama PT. JAMKRIDA NTB BERSAING dengan pihak ketiga;
g.	pengesahan rencana kerja/anggaran tahunan; dan
h.	pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
Pasal 11
(1)	RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
(2)	RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi.
(3)	RUPS diadakaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(4)	RUPS tahunan diadakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)	RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)	RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
(7)	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)	Tata tertib RUPS ditentukan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
Bagian Kedua
Dewan Komisaris
Pasal 12
(1)	Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris yang diangkat dari anggota masyarakat yang menguasai masalah penjaminan kredit.
(2)	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
(3)	Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tes kepatutan dan kepatuhan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur.
Pasal 13
Persyaratan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Umum
1.	warga negara indonesia;
2.	taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.	setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4.	setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
5.	tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
6.	mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
7.	tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8.	sehat jasmani dan rohani; dan
9.	umur minimal 30 (tiga puluh) tahun.
b. Khusus
1.	pendidikan minimal Strata Satu (S1);
2.	tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
3.	profesional, integritas dan memiliki kompetensi yang jelas;
4.	memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan; dan
5.	tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.
Pasal 14
Dewan Komisaris mempunyai tugas :
a.	membuat kebijakan umum tentang operasional perusahaan;
b.	melakukan pengawasan terhadap kebijakan umum perusahaan yang dijalakan oleh Direksi;
c.	melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap operasional perusahaan;
d.	pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
e.	pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
f.	pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan.
Pasal 15
Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
a.	penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
b.	pelaksanaan dan pengawasan atas kepengurusan perusahaan;
c.	menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan perusahaan; dan
d.	pembinaan dan pengawasan perusahaan.
Pasal 16
Dewan Komisaris mempunyai wewenang
a.	meneliti neraca dan laporan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Gubernur /RUPS;
b.	menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada Gubernur/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
c.	memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Gubernur /RUPS untuk perbaikan dan pengembangan;
d.	meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
e.	mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Gubernur /RUPS; dan
f.	menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
Pasal 17
(1)	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS/RUPS-Lainnya;
(2)	Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 18
(1)	Perseroan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
(2)	Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)	Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fit and proper test oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur.
Pasal 19
Persyaratan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
a. Umum
1.	warga negara indonesia;
2.	taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.	setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4.	setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
5.	tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
6.	mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
7.	tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8.	sehat jasmani dan rohani; dan
9.	umur minimal 30 (tiga puluh) tahun.
b. Khusus
1.	pendidikan minimal Strata Satu (S1);
2.	tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri.
3.	profesional, integritas dan memiliki kompetensi yang jelas;
4.	memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di dunia usaha sesuai bidang usaha Perseroan; dan
5.	tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.
Pasal 20
Direksi Perseroan untuk pertama kali diangkat oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Direksi Perseroan mempunyai tugas :
a.	membuat rencana kerja dan anggaran untuk mendapat persetujuan Gubernur / RUPS/RUPS-Lainnya;
b.	membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi dan arus kas melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan Gubernur /RUPS/RUPS-Lainnya; dan
c.	pengajuan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebulan sebelum tahun buku berakhir.
Pasal 22
(1)	Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
a.	meninggal dunia;
b.	permintaan sendiri;
c.	melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan perseroan atau bertentangan dengan kepentingan daerah;
d.	sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
e.	apabila Perseroan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
(2)	Khusus dalam hal diduga terdapat dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh RUPS setelah menerima usulan Dewan Komisaris.
(3)	Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
(4)	Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a.	anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris;
b.	dalam sidang itu komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada RUPS; 
c.	selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, RUPS mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
d.	jika sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diadakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;
e.	jika keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Dewan Direksi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Pengambilan keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
f.	apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka keputusan RUPS tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding  yang bersangkutan dianggap diterima.  
(5)	Dalam hal terjadinya kerugian Perseroan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langsung oleh Gubernur.
BAB VIII
KEKAYAAN
Pasal 23
(1)	Kekayaan Perseroan terdiri dari nilai seluruh kekayaan Perseroan.
(2)	Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 24
Pelepasan kekayaan Perseroan dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 25
(1)	Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
(2)	Rencana kerja dan anggaran Perseroan diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS/RUPS-Lainnya.
(3)	Pengajuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
Pasal 26
Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi serta arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
BAB X
PENYERTAAN MODAL
Pasal 27
(1)	Untuk pertama kalinya penyertaan modal daerah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012
(2)	Penyertaan modal berikutnya kepada Perseroan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
BAB XI
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN
Pasal 28
(1)	Pengelolaan Perseroan harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti prinsip-prinsip lembaga usaha ekonomi yang berorientasi keuntungan (profit oriented).
(2)	Untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diserahkan kepada pihak yang memiliki syarat kompetensi, profesional, dan memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII
BIDANG USAHA
Pasal 29
(1)	Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan melaksanakan bidang usaha Pemberian jasa penjaminan kredit/ pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pertanggungan resiko bagi KUKM yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan agunan.
(2)	Rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya, guna menyesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan perkembangan Perseroan.
(3)	Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
TATA CARA PENJAMINAN KREDIT
Pasal 30
Prosedur dan tata cara penjaminan kredit ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan keputusan hasil RUPS.  
BAB XIV
PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
Pasal 31
(1)	Pembagian Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut :
a.	Deviden untuk pemegang saham sebesar 60% (enam puluh persen);
b.	Cadangan umum sebesar 30% (tiga puluh persen);
c.	Cadangan tujuan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
d.	Dana kesejahteraan sebesar 5% (lima persen);
e.	Jasa produksi sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
(2)	Perubahan pembagian laba bersih kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui RUPS.
(3)	Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah RUPS.
BAB XV
KARYAWAN
Pasal 32
(1)	Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)	Hak dan kewajiban karyawan diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
BAB XVI
PENGGABUNGAN,PEMISAHAN, 
PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 33
(1)	Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS / RUPS-Lainnya setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
(2)	Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan :
a.	Keputusan RUPS/RUPS-Lainnya; dan/atau
b.	Penetapan pengadilan.
(3)	Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 34
(1)	Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan yang telah mandapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada RUPS.
(2)	Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
(3)	Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
Pengawasan dan pengendalian kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Februari 2012
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

	ttd.

      H. .M.  ZAINUL MAJDI
Diundangkan di Mataram
pada tanggal  28 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

    H. MUHAMMAD NUR
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2

	Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
		Plt. Kepala Biro Hukum,

		Muhammad Agus Patria

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  2  TAHUN 2012
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTB BERSAING

1. UMUM

	Penjelasan klasik yang cukup lama dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah terbatasnya modal usaha baik modal kerja maupun investasi serta minimnya informasi dan akses untuk mendapatkan modal tersebut. Rendahnya pengucuran kredit / pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena tidak memiliki jaminan tambahan yang memadai, meskipun sebenarnya secara bank teknik usahanya adalah layak (feasible).
	Menghadapi kenyataan tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan baik melalui penetrasi langsung maupun yang bersifat pendukung.
Peningkatan akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan dengan mendirikan perusahaan penjamin kredit Daerah adalah merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.
	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipangdang perlu membentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Daerah PT. JAMKRIDA NTB BERSAING.
	Dengan demikian keberadaan Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Cukup jelas
Pasal 2
	Cukup jelas
Pasal 3
	Cukup jelas
Pasal 4
	Cukup jelas
Pasal 5
	Cukup jelas
Pasal 6
	Cukup jelas
Pasal 7
	Cukup jelas
Pasal 8
	Cukup jelas

Pasal 10
	Cukup jelas
Pasal 11
	Cukup jelas
Pasal 12
	Cukup jelas
Pasal 13
	Cukup jelas
Pasal 14
	Cukup jelas
Pasal 15
	Cukup jelas
Pasal 16
	Cukup jelas
Pasal 17
	Cukup jelas
Pasal 18
	Cukup jelas
Pasal 19
	Cukup jelas
Pasal 20
	Cukup jelas
Pasal 21
	Cukup jelas
Pasal 22
	Cukup jelas
Pasal 23
	Cukup jelas
Pasal 24
	Cukup jelas
Pasal 25
	Cukup jelas
Pasal 26
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28
	Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
		Huruf a
			Cukup jelas
		Huruf b
	Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih yang dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi cadangan tujuan.
Huruf c
	Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan RUPS, termasuk untuk corporate social responsibility (CSR) dan commuity development (pengembangan masyarakat).
		Huruf d
		Yang dimaksud dengan Dana kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan keperluan lainnya yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
	Huruf e
		Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah yang diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dengan pembagian secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Ayat (2)
		Cukup jelas
	Ayat (3)
		Cukup jelas
Pasal 33
	Cukup jelas
Pasal 34
	Cukup jelas
Pasal 35
	Cukup jelas
Pasal 36
	Cukup jelas
Pasal 37
	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 79